BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan bersama Partai Hanura dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, pada Senin (7/7/2025).
Anggota Fraksi PKB, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa meski Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya, terdapat sejumlah sektor penting yang masih memerlukan perhatian dan pembenahan secara serius.
“Kami mengapresiasi capaian WTP, namun laporan keuangan tidak boleh semata-mata mengedepankan kesesuaian akuntansi. Laporan tersebut harus mencerminkan kemanfaatan dan ketepatan sasaran sesuai kebutuhan nyata masyarakat Balikpapan,” tegas Hamid.
Fraksi PKB menyoroti belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil dari BUMD.
Menurutnya, pencapaian yang masih di bawah target harus menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan dan tata kelola yang lebih profesional.
Di sisi belanja,Fraksi PKB mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan dan pelayanan publik. “Efisiensi boleh, tapi jangan sampai justru menghambat pembangunan infrastruktur vital dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Fraksi PKB mendorong Pemkot untuk menghindari penumpukan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. SILPA harus diarahkan pada investasi produktif dan menyelesaikan proyek-proyek tertunda, bukan hanya untuk menutup defisit rutin.
“Pengelolaan SILPA dan Saldo Anggaran Lebih harus dilakukan lebih strategis, agar benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan daerah,” ujar Hamid.
Fraksi PKB juga menyoroti soal pengelolaan aset milik Pemkot Balikpapan. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan optimal, diharapkan bisa dikelola secara profesional agar memberikan kontribusi riil bagi PAD dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penutupnya, Fraksi PKB bersama Hanura dan Demokrat tetap menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat oleh Pemkot Balikpapan. Namun mereka mengingatkan pentingnya proyeksi pendapatan dan belanja yang lebih akurat untuk mencegah kesenjangan antara target dan realisasi.
“Optimalisasi penerimaan dan belanja daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Semangatnya harus berpihak pada keadilan dan kepentingan masyarakat,” tandas Hamid.
Fraksi PKB berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar arah pembangunan Balikpapan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta menjawab tantangan masa depan secara konkret.
