Abdul Rasid Desak Perusahaan Utamakan Tenaga Kerja Lokal, Percepat Pembangunan Jadi Kunci Pulihkan Ekonomi Kukar

BorneoFlash.com, KUKAR – Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. 

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan percepatan pembangunan daerah harus berjalan beriringan untuk menggerakkan kembali perekonomian yang saat ini masih menghadapi tekanan.

Rasid mengatakan, perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan di Kutai Kartanegara, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah belum tersalurkannya sebagian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Ia mengungkapkan, hingga kini sekitar Rp3 triliun anggaran masih belum diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.

"Kalau anggaran itu disalurkan sesuai ketentuan, kondisi Kutai Kartanegara tidak akan seberat sekarang. Kami berharap dana tersebut segera disalurkan agar program-program pembangunan dapat berjalan," ungkap Rasid, pada Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, percepatan realisasi program yang telah disepakati dalam APBD 2026 menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali roda perekonomian.

Selain mempercepat pembangunan, proyek-proyek pemerintah juga diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

"Keberlangsungan proyek pembangunan akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, termasuk pekerja konstruksi yang selama ini terdampak minimnya aktivitas pembangunan," bebernya. 

Di sisi lain, Rasid menilai perusahaan yang beroperasi di Kukar juga perlu mengambil peran lebih besar dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Ia berharap perusahaan tidak mengabaikan potensi tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh warga setempat.

"Perusahaan juga harus ikut berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah operasionalnya. Jangan sampai pekerjaan yang bisa dikerjakan masyarakat lokal justru diberikan kepada pihak dari luar daerah," tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Kukar akan terus mendorong pemerintah pusat agar segera menyalurkan dana yang menjadi hak daerah. 

Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)