lihat foto
BorneoFlash.com, BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) masih menunggu hasil audit lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap sejumlah perusahaan, khususnya tambang batu bara, yang diduga turut berkontribusi terhadap banjir di berbagai wilayah di provinsi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M. Syarifuddin mengatakan audit dilakukan untuk memastikan apakah banjir yang terjadi semata akibat curah hujan tinggi atau juga dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan.
“KLH sedang melakukan audit lingkungan terhadap dampak yang diduga disebabkan oleh beberapa perusahaan, selain faktor hujan. Kenapa banjir bisa terjadi, apakah ada pengaruh dari aktivitas perusahaan, itu yang sedang kami tunggu hasilnya untuk ditindaklanjuti,” ujar Syarifuddin saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).
Ia meminta masyarakat bersabar hingga proses audit KLH rampung, karena hasil tersebut akan menjadi dasar langkah lanjutan pemerintah daerah.
Syarifuddin menegaskan, sembari menunggu hasil audit, Pemprov Kalsel tetap memprioritaskan penanganan darurat bagi warga terdampak. Sejumlah posko pengungsian dan dapur umum telah disiapkan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk penanganan darurat, dapur umum sudah disediakan di posko pengungsian. Ini yang paling dibutuhkan warga saat ini,” katanya.
Terkait banjir yang belum surut selama beberapa hari, Pemprov Kalsel menyambut baik wacana bantuan hunian sementara (huntara) dari Kementerian Sosial jika kondisi di lapangan memang membutuhkan.
Namun demikian, Syarifuddin menyebut pemberian huntara masih menunggu hasil pemantauan situasi dan kebutuhan riil di lapangan.
“Yang pasti, saat ini pemerintah daerah telah menyediakan tempat pengungsian sementara lengkap dengan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan korban banjir,” jelasnya.
Untuk status bencana, Pemprov Kalsel hingga kini masih menetapkan status siaga dan terus memantau perkembangan situasi ke depan.
“Status bencana masih siaga. Perkembangan akan terus kami pantau,” tambahnya.
Selain meninjau lokasi banjir bersama Mensos, Syarifuddin dan jajaran juga menyambangi warga terdampak untuk memberikan dukungan psikososial, sekaligus meninjau dapur umum yang dikelola relawan. Ribuan porsi makanan disiapkan setiap hari untuk dibagikan kepada pengungsi maupun warga yang masih bertahan di rumah.
Sebelumnya, pada 30 Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, menyatakan akan segera melakukan audit terhadap sejumlah perusahaan, khususnya sektor pertambangan di Kalsel, yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
“KLH sudah mendata beberapa perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terkait lingkungan,” ujar Hanif. (*/
BorneoFlash/ANTARA)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar