BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun. Pemerintah mengambil langkah ini agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat kembali membelanjakan anggaran untuk mendukung program-program prioritas.
Pemerintah menerbitkan kebijakan ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Pada 7 Maret, Menteri Keuangan melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah selesai. Kami juga meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir, dan langkah-langkah lain agar belanja Kementerian dan Lembaga bisa lebih tajam dan selaras dengan agenda pemerintah,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4).
Dikutip dari Kemenkeu.go.id, Wamenkeu menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 terhadap 99 Kementerian/Lembaga dengan nilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun. Hingga 25 April, Kementerian Keuangan bersama seluruh K/L telah menajamkan dan merelokasi anggaran serta membuka blokir sebesar Rp86,6 triliun agar K/L bisa kembali membelanjakan anggaran.
Secara rinci, pemerintah membuka blokir anggaran sebesar Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan sebesar Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Proses ini memungkinkan K/L melanjutkan belanja untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
Pembukaan blokir ini langsung mempercepat realisasi belanja. Suahasil menyebutkan bahwa realisasi belanja K/L mencapai Rp24,4 triliun pada Januari 2025, Rp83,6 triliun pada Februari, dan meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025.
“Ini yang kami sebut akselerasi belanja. Realisasi sudah mencapai sekitar 16,9 persen dari total belanja dalam APBN, sejalan dengan persentase pendapatan dan belanja negara. Kami akan terus memantau agar K/L bisa terus membelanjakan anggaran dan mendukung program prioritas pembangunan,” tegas Suahasil. (*)
