BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Balikpapan diwarnai dengan penyampaian aspirasi oleh sejumlah serikat pekerja kepada DPRD Kota Balikpapan, Bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD, pada Kamis (1/5/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah penyaluran berbagai keluhan dan harapan para buruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Buruh tidak hanya sekadar peringatan simbolik, melainkan harus dijadikan momentum untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi para pekerja.
Ia menyatakan kesiapan lembaganya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan secara resmi. “Apa yang disampaikan lewat petisi hari ini, akan kami catat dan tindak lanjuti melalui rapat-rapat internal DPRD, termasuk membawa isu-isu penting ini ke pemerintah pusat jika diperlukan,” jelas Alwi.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara DPRD dan serikat pekerja sebagai bagian dari upaya membangun daerah yang berpihak pada keadilan sosial. Komisi IV DPRD sebagai mitra buruh pun diminta untuk terus membuka ruang dialog demi menciptakan solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan.
Beragam isu disuarakan dalam forum tersebut, antara lain keterlambatan pembahasan Perda Disabilitas yang sudah diajukan sejak tahun lalu, persoalan BPJS Ketenagakerjaan yang memunculkan ketegangan karena ketidakhadiran pihak terkait, serta pertanyaan seputar jumlah dan status tenaga kerja asing di Balikpapan.
“Untuk BPJS dan imigrasi, kami akan agendakan RDP lanjutan agar pihak-pihak tersebut bisa hadir dan memberi penjelasan langsung,” ujarnya.
Sorotan lain datang dari laporan serikat buruh terkait praktik pemotongan gaji dan ketidaksesuaian upah di sejumlah perusahaan, terutama yang terlibat dalam proyek RDMP. Alwi menegaskan bahwa DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan atau pihak ketiga yang dianggap tidak transparan.
Tak hanya itu, keluhan orang tua siswa mengenai tambahan biaya seragam sekolah juga menjadi perhatian. DPRD akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan karena Pemerintah Kota telah menggratiskan seragam sekolah.
Terakhir, masalah status pekerja di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan juga menjadi pembahasan. DPRD mengapresiasi langkah perusahaan yang telah mengalihkan sebagian tenaga outsourcing menjadi karyawan tetap, namun tetap mengingatkan agar praktik kerja tetap transparan dan adil.
Melalui forum ini, DPRD Balikpapan berkomitmen menjadi jembatan antara suara buruh dan kebijakan pemerintah demi menciptakan keadilan ketenagakerjaan yang lebih baik di Kota Balikpapan. (Adv)
