Tanggal 5 Maret, KPPU Deklarasikan Sebagai Hari Persaingan Usaha 

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
KPPU saat merayakan Hari Persaingan Usaha, di Jakarta pada hari Minggu (11/6/2023). Foto:BorneoFlash.com/Ist.
KPPU saat merayakan Hari Persaingan Usaha, di Jakarta pada hari Minggu (11/6/2023). Foto:BorneoFlash.com/Ist.

BorneoFlash.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendeklarasikan tanggal lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yakni tanggal 5 Maret, sebagai Hari Persaingan Usaha. 

Deklarasi yang dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah ini merupakan bagian dari perayaan 23 tahun usia KPPU yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2023. Pendeklarasian tersebut dilakukan di lokasi hari bebas kendaraan (car free day) pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 di Jakarta. 

Turut hadir dalam deklarasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD, perwakilan pemerintah, perwakilan Forum Dosen Persaingan Usaha, serta Komisioner KPPU periode I hingga IV.

Prof. Mahfud MD dalam sambutannya menekankan reformasi ditujukan, untuk menghapus sentralisasi pemerintah dalam  membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Dalam kondisi daya saing Indonesia yang merosot dan kesenjangan yang masih besar, KPPU harusnya memiliki peran yang lebih besar dan memposisikan diri secara tepat dalam mengatasi persoalan ini. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD saat memberikan sambutan Hari Persaingan Usaha, di Jakarta pada hari Minggu (11/6/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mahfud MD saat memberikan sambutan Hari Persaingan Usaha, di Jakarta pada hari Minggu (11/6/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.

Untuk mencapai Indonesia yang maju, perlu didukung oleh tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu anti-korupsi, persaingan usaha sehat, dan perlindungan konsumen. 

Sebagai syarat kumulatif, ketiga hal tersebut patut diperkuat secara seimbang, karena kegagalan satu dimensi akan mengarah pada kegagalan dimensi lainya. Untuk itu reformasi perlu tetap dilanjutkan.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.