Selanjutnya, Asisten III menyampaikan harapan Bupati melalui Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD ini, penyelenggaraan pembangunan akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta menjawab isu-isu yang strategis, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mahulu secara tepat dan strategis.
“Dalam hal ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya untuk dapat berkolaborasi secara efektif dalam proses perumusan Mitigasi dan alternatif KLHS,” kata Asisten III.
Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi proses tersebut, serta memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dari setiap kebijakan pembangunan yang diambil.
Sementara itu, peran masyarakat adalah memberikan masukan dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat juga dapat berperan dalam memonitor implementasi kebijakan dan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta.
Di sisi lain, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutanpembangunan berkelanjutan. Mereka dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan teknologi dan produk yang ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kerjasama yang kuat, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
