Bupati Mahulu Kukuhkan TPAKD untuk Dorong Inklusi Keuangan di Daerah

oleh -
Editor: Ardiansyah
Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh secara resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Mahulu dalam acara yang digelar di Kantor Pusat PT. BPD Kaltim Kaltara, Samarinda, 31 Oktober 2024. Foto: HO/Prokopim Mahulu
Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh secara resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Mahulu dalam acara yang digelar di Kantor Pusat PT. BPD Kaltim Kaltara, Samarinda, 31 Oktober 2024. Foto: HO/Prokopim Mahulu

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., secara resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Mahulu dalam acara yang digelar di Kantor Pusat PT BPD Kaltim Kaltara, Samarinda, 31 Oktober 2024.

 

Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kaltim dan Kaltara, Parjiman, Direktur Utama BPD Kaltim Kaltara, Muhammad Yamin, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

 

Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menyampaikan selamat atas pengukuhan TPAKD Mahulu dan menegaskan pentingnya peran tim ini dalam mendukung pemerintah daerah. “TPAKD memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem keuangan inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di Mahulu,” ungkap Bupati.

 

Bupati menjelaskan bahwa TPAKD akan menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. 

 

“Tujuan utama TPAKD adalah membangun daerah melalui pengembangan potensi lokal yang didukung sumber daya yang ada, dengan sistem keuangan yang kokoh dan memadai,” tambahnya.

 

Bupati Bonifasius juga memberikan arahan kepada TPAKD Mahulu untuk melakukan evaluasi berkala, monitoring, dan identifikasi terhadap permasalahan akses keuangan di Mahulu. Tim diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan guna mempercepat akses keuangan yang inklusif di tingkat daerah. 

 

Selain itu, TPAKD juga diminta untuk mengadakan pertemuan koordinasi minimal empat kali setahun agar dapat mengevaluasi capaian, menyusun langkah strategis, dan memperkuat sinergi lintas sektor.

 

Baca Juga :  PPKM Diperpanjang Hingga 8 Agustus, di Kutai Barat Masuk Level 4

“Harapan saya, TPAKD bisa menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan produk dan layanan keuangan formal di Mahulu. Dengan begitu, tercipta peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Bupati.

 

Melalui kerja sama yang solid dan terarah, Pemkab Mahulu optimistis TPAKD akan menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sektor keuangan di daerah. (Adv/*Prokopim Mahulu)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.