Ketua DPRD Balikpapan Hadiri Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan Muara Rapak

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan Muara Rapak, digelar di Kantor Kelurahan Muara Rapak, pada hari Senin (9/1/2023) sore. Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan Muara Rapak, digelar di Kantor Kelurahan Muara Rapak, pada hari Senin (9/1/2023) sore. Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.

Politisi Partai Golkar menuturkan masalah prioritas yang disampaikan Lurah terkait sekolah seharusnya dihadirkan selengkapnya untuk membedah dulu. Tentunya, didukung oleh bapak ibu Ketua RT. Untuk membangun sekolah, problematikanya hanya lokasi tanah yang tidak ada.

“Pemerintah siap membangun sekolah asalkan ada tanah di lingkungan Muara Rapak yang bisa untuk membangun sekolah. Nggak usah luas-luas sekitar dua hektare cukuplah bisa bangun sekolah terpadu yakni SD dan SMP. Kalau ada warga yang memiliki tanah, siap untuk dibangun sekolah. Insyaallah pemerintah siap membeli untuk membangun sekolah,” jelasnya.

Walaupun sebenarnya, Pemerintah Kota sudah berusaha untuk membebaskan tanah aset milik Pertamina tetapi sangat sulit, sehingga saat ini tidak perlu mengandalkan lembaga lain. “Mari kita cari solusi kita sendiri. Mohon dibantu cari informasi lokasi lahan di Muara Rapak. Kalau bisa tiga hektar sekalian untuk membangun Kantor Lurah Muara Rapak, karena kantor sudah tidak representatif lagi,” jelasnya.

Apabila Kantor Kelurahan telah mendapatkan  tempat yang baru, maka Kantor ini bisa digunakan untuk Kantor LPM atau Karang Taruna atau PKK. Berdasarkan informasi, jika ada aset Pemkot di wilayah RT 85 sekitar lima hektar dan ini akan ditelusuri lebih lanjut. “Selain itu jika ada lahan lain bisa dibangun sekolah, bisa disampaikan, karena Musrenbang ini ajang untuk penyampaian aspirasi bapak ibu RT,” imbuhnya.

Menurutnya, Ketua RT merupakan ujung tombak dari pemerintah meskipun tidak digaji. Apalagi RT sebagai kepanjangan tangan dari warga untuk berkeluh kesah atas kejadian di lingkungan.  “Kalau sudah berkomitmen untuk menjadi pemimpin warga, itu harus dijunjung tinggi, kalau sudah berkomitmen berarti siap membantu pemerintah,” terangnya. 

Dalam rapat koordinasi, selain terfokus pada pendidikan, para Ketua RT juga menanyakan terkait air bersih PDAM yang belum bisa dinikmati warganya.

“Bagian untuk diperhatikan khusus begitu juga dengan pendidikan. Pemerintah tidak tinggal diam progres terus berjalan. Sekolah mulai dibangun dan PDAM juga terus di pressure, agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi kedepannya,” tutupnya.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.