Anggaran Ganti Rugi Lahan Warga Simpang Muara Rapak dari Pemkot, Pelaksanaan oleh BBPJN

Etam–Benuanta 13 September 2022 Penulis: Niken Sulastri Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Penanganan simpang muara rapak dalam proses pelaksanaan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim).

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, akan terus berkoordinasi dengan BBPJN Kaltim, terkait pengerjaan simpang muara rapak.

Meskipun, anggaran yang digunakan dalam pengerjaan ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemkot Balikpapan hanya mengganti rugi lahan warga yang ikut dalam pengerjaan ini.

"Ganti rugi nanti mereka yang melaksanakan. Anggaran kita tapi mereka yang melaksanakan, dijadikan satu di kegiatan mereka. Informasinya seperti itu," jelas Kepala DPU Balikpapan Andi Yusri Ramli kepada awak media saat ditemui di Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (13/9/2022).

Yusri sapaan karibnya mengatakan, lahan yang paling luas terkena imbas dari pengerjaan ini adalah milik PT Pertamina. "Pertamina sudah tidak masalah tinggal mekanisme administrasinya saja yakni pinjam pakai," ucapnya.

Terkait pembebasan lahan warga dari Pemkot Balikpapan sesuai mekanisme yang berlaku karena anggaran sudah ada alokasi. "Mekanismenya seperti apa kita ikuti saja. Kami juga akan selalu komunikasi," katanya.

Seperti diketahui, kajian penanganan jangka panjang turunan simpang muara rapak ada dua opsi yakni akan di bangun Flayover atau Underpass. Namun, Yusri menuturkan jika nanti berdasarkan dari hasil kajian.

"Kami tidak bisa memberikan komentar mana yang terbaik, karena ini perlu kajian. Sudah disampaikan Kepala Balai bahwa ini nanti akan dikaji yang mana yang lebih baik pilihannya terkait penanganannya," terangnya.

Untuk kajian, pihaknya pasti nanti akan ada survei atau penelitian baik itu masalah sosial, budaya dan ekonomi dan lain-lain. Itu pasti akan di survei semua.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan BBPJN proses yang sudah berjalan seperti apa dan Pemerintah Kota nanti akan terlibat dalam hal apa. Kalau masalah teknis desain dan lain, kita tunggulah dari mereka," pungkasnya.