Jika DPRD Kota Balikpapan tidak mampu membangun kampung ini sendiri, tentunya membutuhkan juga bantuan dari DPRD Pemerintah Provinsi. Apabila melakukan pembangunan harus berkeadilan.
“Jangan hanya viral harus diprioritaskan tidak segampang itu. Saya lebih memilih membantu di daerah Solok Lay atau Tractor enam,” terangnya.
Nurhadi menuturkan jalan yang dikeluhkan warga perumahan jokowi langsung viral karena warga memiliki teknologi yang canggih, sedangkan warga Solok Lay dan Traktor Enam yang jauh dari sinyal dan minimnya warga yang memiliki telepon genggam, sehingga tidak menjadi viral.
Tak hanya itu, berdasarkan dari hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Balikpapan sekitar dua Minggu lalu. Nurhadi menyampaikan apabila pengembang di kawasan itu melanggar aturan sarana dan prasarana, salah satunya Bozem. “Dari luasan 100 hektar lahan, masa bozem nggak nyampe satu persen. Ini padahal tugas developer,” tegasnya.
Apalagi kawasan perumahan jokowi ini, lanjut Nurhadi menjadi salah satu penyebab banjir utama yang terjadi di Graha Mulawarman, Pondok Asri dan sekitarnya. “Sumbernya dari situ,” ucapnya.
Komisi III DPRD Balikpapan memang belum memanggil developer ini, karena masih belum ada waktu. “Mudah-mudahan kita akan memanggil semua developer. Bukan hanya Batakan itu. Kita juga ada pansus aset prasarana,” tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken Sulastri)
