“Sudah diajukan paling cepat disetujui mungkin dua tahun, totalnya saya gak konfirm, karena harus bikin perda penyertaan modal (termasuk) harus ada kajian analisa,” paparnya.
Sangkuru memberikan contoh, dalam mengelola unit bisnis pelabuhan membutuhkan modal sekitar Rp 150 an miliar. Sedangkan properti untuk lahan seluas satu hektar membutuhkan minimal Rp 50 miliar.
“Tapi pelan-pelan kami lakukan. Tahun pertama pembebasan lahan, konstruksi, perizinan, baru bisa dapat uang,” terangnya.
Ia menyampaikan sambil menunggu proses unit bisnis berjalan, pihaknya telah merencanakan program usaha yakni general trading atau jual-beli.
Diharapkan bisa memberikan pemasukan bulanan. Perdagangan umum dianggap cepat revenue dan mengurangi beban pengeluaran.
“Kalau kami berfokus disini (9 unit bisnis) mungkin sampai tiga tahun ke depan tidak ada pemasukan,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
