Pansus LHP-BPK DPRD Kota Balikpapan Sebut SDM dan Tenaga IT Perlu Dioptimalkan

oleh -
Ketua Panitia Pansus LHP- BPK DPRD Balikpapan, Ardiansyah. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.
Ketua Panitia Pansus LHP- BPK DPRD Balikpapan, Ardiansyah. Foto : BorneoFlash.com/Muhammad Eko.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP- BPK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang perlu dioptimalkan.

Hal tersebut diutarakan, Ketua Panitia Pansus LHP- BPK DPRD Balikpapan, Ardiansyah. memaparkan hasil pertemuan bersama Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Menyampaikan laporan hasil kerja dan rekomendasi pengawasan tindak lanjut atas laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020.

“Pertama masalah integrasi data, artinya di Balikpapan ini memang selama ini kurang tenaga IT itu kekurangan. Setelah hasil pertemuan kita dengan inspektorat dengan beberapa OPD, ya itu yang harus di optimalkan kembali intinya gitu. Pokoknya SDM lah kekurangan” ujarnya tak lama ini.

Dalam hal ini dia juga tak memungkiri, bahwa, setiap tahun permasalahan tersebut muncul, karena kurangnya SDM yang memadai.

Tak hanya itu,  kurangnya koordinasi antar OPD, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Seperti yang terjadi dengan PDAM, ada dana hibah dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum terselesaikan.

“Sehingga kejadian-kejadian berulang itu tiap tahun itu ada karena itu tadi, masalah SDM nya yang masih kurang dan koordinasi antar OPD itu juga harus ditingkatkan supaya kejadian-kejadian berulang itu tidak terulang lagi,” bebernya.

Oleh karena itu, Inspektorat sebagai leading atau yang terdepan untuk melakukan audit dalam keuangan OPD selama ini sangat berperan aktif.

 Hanya saja, semua kembali pada OPD masing-masing apakah mengikuti dengan baik atau tidak sama sekali.

“Sangat aktif dalam memberikan panduan-panduan kepada para OPD. Beberapa kali kita lakukan RDP itu beliau itu sangat membantu, sehingga bagaimana OPD-OPD nya mau gak mengikuti saran-saran inspektorat, kalau diikuti insyaallah teman-teman itu tidak terulang lagi,” jelasnya.

Baca Juga :  Adanya IKN di Provinsi Kaltim, Pemerintah Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan

Untuk lanjut dia katakan, untuk bisa bersama-sama melakukan hal yang baik untuk masyarakat, diharapkan antara Inspektorat dan OPD bisa bersinergi bersama.

 karena kalau inspektorat saja yang melakukan audit atau pemeriksaan itu terus menerus tapi tidak diikuti anjuran anjuran nya atau rekomendasinya ia menilai hal tersebut sama saja 

Dari hal itulah, Pansus LHP BPK merekomendasikan untuk meningkatkan SDM dan IT untuk membangun kota Balikpapan khususnya di pemerintah.

“Makanya Rekomendasi kita pansus ini untuk meningkatkan SDM tersebut dan satu lagi itu masalah IT itu perlu ditingkatkan jadi sistem kita ini masih lemah di kota Balikpapan,” pungkasnya.

(BorneoFlash.com/Eko)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.