BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah memperketat pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mencegah kecurangan dalam takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) meluncurkan aplikasi wikiSPBU Nasional sebagai upaya ini.
wikiSPBU Nasional adalah sistem digital terintegrasi yang meningkatkan pemantauan dan pengendalian alat ukur metrologi legal di seluruh SPBU Indonesia. Peluncuran aplikasi ini diselenggarakan pada perayaan Hari Metrologi Dunia 2025 melalui Webinar Series di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (5/5/2025).
“Aplikasi wikiSPBU Nasional menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem metrologi legal berbasis digital, guna memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi BBM. Aplikasi ini bertujuan membantu daerah dalam memberikan layanan, evaluasi, serta meminimalkan praktik kecurangan,” ujar Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Sri Astuti, yang dikutip pada Rabu (7/5/2025).
Sri menambahkan bahwa aplikasi ini mengintegrasikan pengendalian metrologi legal, termasuk persetujuan tipe, tera/tera ulang, dan pengawasan dalam satu sistem yang transparan dan mudah digunakan.
Melalui wikiSPBU Nasional, Unit Metrologi Legal (UML) dapat memeriksa kesesuaian tipe pompa ukur BBM secara daring, menginput data SPBU secara rinci (lokasi, merek, nomor seri, dan jumlah nozzle), serta melacak status tera/tera ulang dan menerima notifikasi otomatis mengenai waktu tera ulang pompa ukur BBM.
“Selain itu, wikiSPBU memungkinkan pengguna melaporkan potensi kecurangan dan penggantian komponen ilegal, serta berkoordinasi langsung dengan pihak terkait, seperti Pertamina Patra Niaga, untuk pengujian dan pengelolaan kuota BBM,” jelas Sri.
Aplikasi wikiSPBU Nasional juga dilengkapi dengan sistem kalender tera ulang digital yang memberikan notifikasi otomatis, pemetaan dan pembuatan profil SPBU untuk pengawasan metrologi legal, serta dashboard pengawasan yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan. (*)
