Program pendidikan gratis hingga jenjang doktoral (S3) yang menjadi komitmen Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur, Seno Aji melalui skema Gratispol, dipastikan segera memiliki dasar hukum resmi dalam waktu dekat.
Tag: Pendidikan Inklusif
SPMB 2025: Kemendikdasmen Libatkan Aparat dan Lembaga Independen untuk Kawal Transparansi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6). Mereka menginisiasi forum ini untuk memperkuat penerapan kebijakan SPMB yang adil, transparan, dan berkualitas.
Pemerintah Kawal Program Prioritas Pendidikan: Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, dan Revitalisasi
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal pelaksanaan program-program prioritas di bidang pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah.
Pemprov Kaltim Wacanakan Pemanfaatan Asrama Atlet untuk Mahasiswa Daerah
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di provinsi ini melalui perumusan kebijakan baru yang bersifat progresif dan inklusif.
Kemendikdasmen Ganti Ujian Nasional dengan Tes Kompetensi Akademik Mulai 2025
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Tes Kompetensi Akademik (TKA) mulai November 2025. Kebijakan ini bertujuan mengurangi trauma dan tekanan psikologis yang kerap dirasakan siswa selama ujian nasional.
Kemendikdasmen Perkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025
Kemendikdasmen meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 sebagai penyempurnaan dari sistem PPDB yang sudah ada. Staf Ahli Kemendikdasmen, Biyanto, menyatakan bahwa mereka menargetkan penyelesaian regulasi SPMB pada Januari 2025, dan akan segera diundangkan pada Februari.
Gibran Desak Penghapusan PPDB Zonasi, Hetifah Tegaskan Perlunya Kebijakan yang Lebih Matang
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meminta Menteri Pendidikan menghapuskan jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Sebelumnya
- 1
- 2
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.