BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meminta Menteri Pendidikan menghapuskan jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, tidak setuju dengan permintaan tersebut.
Hetifah menjelaskan bahwa kebijakan zonasi bertujuan mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi. Ia mengakui tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah.
Hetifah menekankan perlunya langkah matang sebelum menghapus sistem zonasi, termasuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, seperti Mendikdasmen, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan.
Ia juga mengusulkan alternatif lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai atau memperkuat jalur prestasi, serta memberikan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Hetifah menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan karena ketimpangan antar sekolah menjadi masalah utama yang memicu kritik terhadap sistem zonasi.
Komisi X mendorong pemerintah mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Hetifah juga menyarankan melibatkan sekolah swasta sebagai alternatif bagi siswa di luar zonasi untuk mengurangi tekanan pada sekolah negeri dan berpartisipasi dalam program afirmasi, seperti menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Ia mengusulkan kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta untuk merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan, agar sekolah swasta lebih terjangkau.
Hetifah percaya bahwa sinergi antara sekolah negeri, swasta, dan pemerintah dapat membuat sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, lebih efektif dan inklusif. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan zonasi tidak dihapuskan tanpa solusi yang lebih baik, dan pendidikan tetap mengedepankan prinsip keadilan, aksesibilitas, dan peningkatan mutu.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat bahwa ia telah meminta Menteri Pendidikan menghapuskan jalur zonasi.
Ia menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dengan generasi muda sebagai pusat pencapaian tersebut. (*)
