“Kalau mayoritas fraksi sudah sepakat, maka itu yang akan dijalankan bersama. Tidak mungkin satu partai berjalan sendiri di luar keputusan bersama,” katanya.
Rendi juga menyinggung posisi PDI Perjuangan yang hingga kini masih berpandangan bahwa Pilkada langsung memiliki nilai demokratis yang kuat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap tersebut tetap berada dalam ruang pembahasan politik yang dinamis.
Di tingkat daerah, khususnya Kutai Kartanegara, Rendi menilai kondisi politik relatif stabil. Dengan komposisi kursi PDI Perjuangan yang cukup signifikan di DPRD Kukar, ia menyebut partainya memiliki ruang yang luas untuk membangun komunikasi politik jika sistem Pilkada mengalami perubahan.
“Kalau misalnya nanti Pilkada memang lewat DPRD, ya kuncinya ada di komunikasi dan sinergi antarfraksi. Itu hal yang biasa dalam politik,” ucapnya.
Rendi menambahkan, perdebatan mengenai sistem Pilkada seharusnya tidak semata-mata dilihat dari sudut kepentingan elektoral partai.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
