BorneoFlash.com, KUKAR – Menguatnya kembali wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi pembahasan serius di tingkat nasional.
Sejumlah partai politik mendorong agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD, menggantikan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menilai daerah tidak perlu larut dalam kekhawatiran, tetapi justru harus menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan yang diputuskan di tingkat pusat.
Menurut Rendi, arah kebijakan Pilkada sepenuhnya berada di tangan DPR RI bersama pemerintah pusat. Karena itu, daerah hanya bisa membaca dinamika politik dan menyesuaikan strategi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang dibahas hari ini kan masih di pusat. Di DPR itu keputusannya tidak berdiri sendiri, tapi melalui proses kolektif antarfraksi. Jadi daerah harus siap dengan semua skenario,” ucap Rendi, pada Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem politik parlemen, keputusan tidak lahir dari kehendak satu partai. Setiap fraksi memiliki posisi tawar dan suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk soal Pilkada.
