BorneoFlash.com, KUKAR - Tekanan terhadap kawasan hutan di Kutai Kartanegara (Kukar) semakin terasa setelah laporan Global Forest Watch menyebut hilangnya sekitar 690 ribu hektare tutupan pohon.
Situasi ini menempatkan Kukar dalam pusaran dilema antara kebutuhan ekonomi daerah dan kewajiban menjaga ekosistem hutan yang menjadi penopang kehidupan jangka panjang.
“Kami tahu ada dorongan ekonomi yang besar, tapi kerusakan hutan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuka ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, pada Rabu (10/12/2025).
Selama bertahun-tahun, sebagian wilayah hutan di Kukar mengalami tekanan akibat ekspansi berbagai sektor, mulai dari pemanfaatan lahan hingga aktivitas industri. Di sisi lain, hilangnya tutupan hutan membuat daerah semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan penurunan kualitas lingkungan.
Kondisi ini memaksa pemerintah mengambil posisi tegas untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Salah satu langkah yang tengah didorong pemerintah daerah adalah pengembangan industri karbon, yang disebut sebagai instrumen ekonomi baru yang tidak memerlukan pembukaan hutan.
Skema tersebut dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian kawasan hijau.
“Kita butuh ekonomi yang jalan, tapi dengan cara yang tidak menambah kerusakan. Mekanisme karbon ini kami dorong karena justru memberikan nilai tambah tanpa menebang pohon,” jelas Aulia.
Menjelang musim hujan, pemkab juga meningkatkan mitigasi bencana akibat tingginya tekanan terhadap ekosistem.
Pemerintah kecamatan dan desa telah diminta memperketat pemantauan dan mempercepat perbaikan infrastruktur air untuk mencegah dampak aktivitas manusia yang semakin menekan ruang alam.
“Kalau tata ruangnya sudah berubah, risiko bencana ikut naik. Karena itu semua pihak harus lebih disiplin menjaga ruang alam yang tersisa,” tandasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar