Rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali didorong untuk segera direalisasikan.
Tag: DPRD PPU
Rencana Pembangunan Jembatan Tol PPU–Balikpapan Kembali Jadi Perhatian, DPRD Pastikan Tak Berhenti di Wacana
Rencana pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.
Sepaku Bukan Beban, DPRD PPU Tegaskan Wilayah Inti IKN Ini adalah Aset Strategis Daerah
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) didesak untuk mengubah cara pandang terhadap wilayah Kecamatan Sepaku. Pasalnya, wilayah ini memiliki posisi sangat strategis karena berada di kawasan inti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dukung Bandara VVIP IKN Jadi Penerbangan Komersial, DPRD PPU: Bermanfaat Besar bagi Daerah
Rencana pemerintah daerah menjadikan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bandara komersial mendapat dukungan penuh dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU).
Warga Mengadu Lahan Diklaim Sepihak, DPRD PPU Minta Pemda Segera Turun Tangan
Aduan terkait tumpang tindih kepemilikan lahan kembali mencuat di sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejumlah warga mengaku lahannya diklaim oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Jembatan Tol Penajam–Balikpapan Kembali Mengemuka, DPRD PPU Pastikan Tak Berhenti di Wacana
Rencana pembangunan jembatan tol penghubung Penajam–Balikpapan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Fraksi Demokrat Kritisi Pembahasan RAPD 2026: “Waktu Terlalu Sempit, Pengawasan Tidak Maksimal”
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) 2026 yang dinilai berlangsung terlalu sempit dan terlambat.
Golkar Dukung Pembahasan RAPBD 2026: Tekankan Efisiensi, Transparansi, dan Dampak Nyata untuk Masyarakat
Anggota Fraksi Golkar DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru, menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, pada Rabu (3/12/2025).
DPRD PPU: Jangan Anggap Sepaku Beban, IKN Adalah Peluang Emas Jangka Panjang
Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, meminta pemerintah daerah agar tidak memandang status Kecamatan Sepaku sebagai beban.
- 1
- 2
- …
- 5
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.