BorneoFlash.com, PENAJAM – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) 2026 yang dinilai berlangsung terlalu sempit dan terlambat.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas analisis serta akurasi pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pembahasan.
Pada Rabu (3/12/2025), Bijak menjelaskan bahwa pembahasan RAPD semestinya mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tahapan pembahasan justru berjalan tidak ideal.
“Fraksi Partai Demokrat menilai tahapan pembahasan RAPD 2026 cenderung terlambat dan berlangsung terlalu sempit,” tegasnya.
Bijak mengungkapkan bahwa Fraksi Demokrat baru menerima pendahuluan draft nota penjelasan keuangan RAPD 2026 pada pukul 10.10 WITA, atau hanya sekitar lima jam sebelum rapat paripurna dimulai.
Dokumen yang diberikan pun hanya berupa ringkasan tanpa penjabaran lengkap yang diperlukan untuk analisis mendalam.
“Fraksi Partai Demokrat menyimpulkan bahwa kami tidak memiliki waktu dan referensi data yang memadai untuk melakukan pencermatan secara komprehensif. Akibatnya, kami tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal sebagaimana diamanatkan regulasi,” ungkap Bijak.
Untuk menjaga agar keputusan anggaran tetap berpihak pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, Fraksi Demokrat menyatakan tidak dapat memberikan pendapat terhadap nota penjelasan keuangan RAPD Tahun Anggaran 2026.
“Sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan daerah, tetapi upaya menjaga kualitas kebijakan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, berorientasi manfaat, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat,” lanjutnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menegaskan tetap mendukung pembangunan Kabupaten PPU yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sepanjang seluruh prosesnya sesuai dengan aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik. (*/Adv)
