BorneoFlash.com, PENAJAM – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar memasukkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Desakan ini muncul sebagai respons atas keluhan berkepanjangan para nelayan yang terus terbebani tingginya harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menegaskan bahwa keberadaan SPBN adalah solusi penting untuk memastikan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga lebih terjangkau.
“Para nelayan sering mengeluhkan soal harga BBM. Permasalahan ini tentu menjadi perhatian kita dari DPRD,” ujarnya, pada Rabu (3/12/2025).
Isu ini juga sebelumnya disuarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati dan Raperda APBD 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan SPBN telah menjadi prioritas bersama lintas fraksi di legislatif.
Saat ini, nelayan terpaksa membeli Bio Solar di tingkat pengecer dengan harga tinggi, yakni Rp12.000 hingga Rp12.500 per liter. Padahal, sesuai regulasi, mereka berhak mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga lebih rendah.
“Seharusnya para nelayan itu mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan BBM subsidi,” tegas Ishaq.
Kondisi ini membuat biaya operasional melaut semakin tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Selisih harga BBM yang signifikan berpotensi menggerus keuntungan nelayan dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka.
DPRD PPU berharap Pemda dapat segera menindaklanjuti usulan pembangunan SPBN tersebut. Legislator menilai proyek ini sangat krusial dan layak direalisasikan pada 2026.
“Ini guna meringankan beban dan menjamin kesejahteraan ribuan nelayan di wilayah PPU,” pungkasnya. (*/Adv)
