Ketua Komisi II DPRD PPU: Pembangunan TK Negeri Baru Tak Mendesak, Fokus Tingkatkan Kualitas PAUD

oleh -
Editor: Ardiansyah
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron. Foto: BorneoFlash/IST
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron. Foto: BorneoFlash/IST
banner 300×250

BorneoFlash.com, PENAJAM – Rencana pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) negeri baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. 

 

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK yang sudah beroperasi daripada menambah jumlah sekolah baru.

 

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan langkah yang lebih strategis dibandingkan pembangunan sekolah baru. 

 

Apalagi, dari total 157 lembaga PAUD/TK yang tersebar di wilayah PPU, hanya dua sekolah yang berstatus negeri, sementara selebihnya adalah swasta yang dikelola yayasan atau lembaga pendidikan. 

 

Secara jumlah, keberadaan PAUD/TK tersebut sudah cukup merata, bahkan hingga tingkat desa.

 

Namun, tantangan utama yang perlu segera ditangani bukanlah penambahan sekolah, melainkan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mulai dari kompetensi tenaga pendidik hingga kelengkapan fasilitas belajar mengajar.

 

“Kalau lembaga pendidikan masih mampu mengakomodasi masyarakat sekitar, tidak perlu menambah lagi. Yang penting lembaga yang ada didukung agar kualitasnya meningkat,” ujarnya pada Kamis (27/11/2025).

 

Thohiron juga menyoroti potensi beban anggaran baru bagi pemerintah daerah jika terus menambah sekolah negeri. Setiap pembangunan sekolah negeri otomatis menambah kewajiban pembiayaan pemerintah, baik untuk infrastruktur, tenaga pendidik, maupun operasional rutin. Sebaliknya, keberadaan sekolah swasta justru meringankan beban anggaran daerah.

 

“Ketika swasta yang membangun, mereka menyediakan infrastruktur dan tenaga pendidik sendiri. Itu justru meringankan pemerintah,” tambahnya.

 

Ia menilai, jika permasalahan yang muncul adalah ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan anak, pemerintah dapat memberikan solusi melalui skema beasiswa atau dukungan anggaran pendidikan, tanpa harus membangun sekolah negeri baru.

Baca Juga :  Sadar Hukum Sejak Dini : Kejati Lakukan Seleksi Duta Pelajar di Kutai Barat

 

“Jika ada keberatan soal biaya, pemerintah bisa bantu lewat skema beasiswa atau dukungan lain. Itu jauh lebih efektif,” tutupnya. (*/Adv)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.