BorneoFlash.com, PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) meminta perhatian serius dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Desakan ini disampaikan menyusul besarnya beban yang harus ditanggung PPU sebagai wilayah induk dan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendekatan intensif ke sejumlah kementerian untuk memastikan PPU memperoleh dukungan fiskal yang memadai sesuai statusnya sebagai daerah strategis IKN.
Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dalam pertemuan tersebut, Pemda PPU menyampaikan langsung kebutuhan mendesak terkait penguatan keuangan daerah.
“Kami mengusulkan agar PPU mendapatkan kebijakan fiskal afirmatif, mengingat posisi strategis PPU sebagai daerah penyangga IKN,” ujarnya, pada Senin (24/11/2025).
Andi menjelaskan, satu kecamatan di PPU akan masuk sebagai bagian integral dari wilayah IKN. Karena itu, kebutuhan fiskal daerah semestinya ikut diperkuat. Pemda PPU berharap adanya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) serta bentuk dukungan fiskal lainnya dari pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) yang justru menyebabkan penurunan drastis anggaran. Tahun sebelumnya, DBH PPU mencapai Rp965 miliar, namun setelah pemotongan wajib 50 persen, angkanya turun menjadi Rp480 miliar.
“Yang lebih mengkhawatirkan, penetapan terbaru menunjukkan PPU hanya akan menerima sekitar Rp240 miliar,” jelasnya.
Penurunan anggaran ini berdampak besar pada program pembangunan. Jika APBD tahun lalu berkisar Rp2,4 triliun, proyeksi tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp1,3 triliun.
“Kami berharap upaya lobi ini menghasilkan keputusan positif untuk memperkuat fiskal PPU,” pungkasnya. (*/Adv)
