BorneoFlash.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti rendahnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima, meskipun wilayah tersebut menjadi pintu utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Situasi ini dinilai jauh dari ideal karena beban pembiayaan daerah justru semakin besar di tengah proses transisi kewenangan menuju Otorita IKN.
Wakil Ketua II DPRD PPU, Syahruddin M Noor, menjelaskan bahwa kemampuan fiskal PPU masih berada di level terbawah di Kalimantan Timur. Padahal, kebutuhan belanja daerah terus meningkat seiring pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sepaku, yang menjadi lokasi inti IKN.
“APBD kita termasuk yang paling kecil di Kaltim. Saya sampai bertanya ke Pak Bupati, ada apa sebenarnya dengan kita ini?” ujar Syahruddin, pada Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan, hingga kini Pemkab PPU masih menanggung penuh biaya penyelenggaraan pemerintahan di Sepaku, meski wilayah tersebut secara konsep akan beralih menjadi kewenangan Otorita IKN.
“Kecamatan Sepaku masih kita biayai. Pemekaran kewenangannya belum diresmikan, sementara aktivitas pemerintahan tetap berjalan dan itu memakai anggaran daerah,” jelasnya.
Syahruddin juga menyoroti belum optimalnya peran Otorita IKN yang seharusnya mulai mengambil alih sebagian kebutuhan dasar, terutama terkait infrastruktur. Kondisi ini membuat pengeluaran daerah tidak berkurang, meskipun status Sepaku di masa depan akan berubah.
“Termasuk infrastrukturnya, kita masih yang membiayai. Padahal otorita sudah ada,” tambahnya.
Ia menilai, situasi tersebut semakin menambah beban fiskal PPU yang seharusnya dapat diarahkan untuk pembangunan sektor lain. Jika ada skema pembagian pembiayaan, kata Syahruddin, APBD dapat digunakan lebih efektif.
“Kalau ada sharing, tentu lebih ringan. Tapi bagaimana mau dibagi kalau kecamatannya saja belum dilepas,” ujarnya. (*/Adv)
