BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Di tengah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dari Dana Bagi Hasil (DBH), Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja untuk menindaklanjuti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap program pembangunan pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa pemotongan TKD tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan. Karena pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang harus tetap terjamin,” ujar Gasali, pada Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan, meskipun pembahasan terkait dampak pemangkasan anggaran masih berlangsung, Komisi IV mendorong agar kegiatan prioritas pendidikan tetap berjalan pada tahun anggaran 2026.
“Apa yang kami perjuangkan ini bukan karena ada ancaman, tapi karena pendidikan memang layak untuk dipertahankan sebagai sektor utama pembangunan manusia,” tegasnya.
Gasali menyebut, beberapa program strategis seperti penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan sekolah baru, serta renovasi fasilitas pendidikan harus tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Menurutnya, program-program tersebut berperan penting dalam menjaga mutu serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Balikpapan. “Program pembangunan ruang kelas dan sekolah baru tidak boleh tertunda, agar kualitas layanan pendidikan tetap maksimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gasali memastikan bahwa pembangunan SD 022 Balikpapan Timur (Baltim) tidak akan terdampak pemangkasan TKD karena sudah tercantum dalam APBD 2025.
“Pembangunan SD 022 Baltim tetap berjalan sesuai rencana karena anggarannya sudah dialokasikan di tahun ini,” jelasnya.
Komisi IV berharap langkah ini menjadi bukti bahwa DPRD dan Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program pendidikan, meski menghadapi tantangan fiskal dari kebijakan pusat.
“Prinsipnya, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena ada pengurangan dana. Kami akan terus mengawal agar anggaran pendidikan tetap terlindungi,” pungkas Gasali. (Adv)
