Komisi II DPRD Balikpapan Dorong Aspirasi Masyarakat Melalui Dewan Diakomodir

oleh -
Editor: Ardiansyah
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman. Foto: BorneoFlash/Ardian
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman. Foto: BorneoFlash/Ardian

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, meminta agar usulan hasil reses dan kunjungan lapangan yang disampaikan masyarakat melalui dewan dapat lebih diakomodir dalam penyusunan program kerja Pemerintah Kota (Pemkot).

 

Dorongan ini disampaikan menyusul masih banyaknya aspirasi warga yang belum terakomodir dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, pada Rabu (15/10/2025) di Kantor DPRD Balikpapan.

 

Politisi PKB mencontohkan, banyak program prioritas hasil reses, forum group discussion (FGD), dan sidak lapangan justru tidak masuk dalam rencana kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) tahun 2026. Hal ini diketahui saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disparpora pada hari Senin 13 Oktober 2025.

 

“Program hasil sidak dan reses yang kami input ke SIPD tidak diperjuangkan. Justru yang dimasukkan adalah program versi OPD sendiri. Ini membuat aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan maksimal,” tegas Taufik.

 

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan warga benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Bappeda dan OPD mitra lebih terbuka berkoordinasi dengan DPRD dalam penyusunan program daerah.

 

“Kami ingin sinergi yang kuat antara Bappeda dan OPD. Jangan setiap kali kami ajukan hasil reses, justru dipangkas. Padahal itu aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

 

Salah satu usulan yang belum diakomodir adalah keterlibatan media lokal dalam promosi pariwisata daerah serta pemeliharaan fasilitas wisata yang menjadi keluhan masyarakat saat kunjungan lapangan.

Baca Juga :  Di Balik Rombong Sederhana, Adam Raup Rezeki dari Kopi Robusta

 

Komisi II berharap evaluasi dari RDP ini menjadi langkah awal bagi pemerintah kota, untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan warga Balikpapan. (Adv)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.