Kementerian menyebut tindakan pemukim ilegal itu sebagai “terorisme negara yang terorganisir” dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan konkret, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang mendukung serta melindungi aksi kekerasan ini.
Data dari Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok Palestina menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, sekitar 770.000 permukim ilegal telah menempati 180 permukiman dan 256 pos permukiman di Tepi Barat. Dalam paruh pertama 2025 saja, tercatat 2.153 serangan pemukim yang menewaskan empat warga Palestina.
Peringatan ICJ dan Rencana Ekspansi Permukiman
Dalam opini hukumnya pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, serta menyerukan pengosongan seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Namun demikian, pemerintah Israel terus memperluas permukiman ilegal, termasuk rencana pembangunan 2.339 unit baru di berbagai wilayah Tepi Barat, termasuk Qalqilya, Ramallah, Yerusalem, dan Bethlehem. Rencana ini dikritik sebagai upaya menciptakan keterhubungan antarpermukiman Yahudi dan memecah-belah desa-desa Palestina menjadi kantong-kantong tertutup (ghetto).
Bencana Kemanusiaan di Gaza: Kelaparan dan Kematian Massal
Di Gaza, penderitaan warga Palestina terus memburuk. Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa setidaknya 67 anak-anak telah meninggal akibat kelaparan akibat blokade total Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 9 bulan sejak Oktober 2023.
Sekitar 1,25 juta warga Gaza, termasuk 650.000 anak balita, kini mengalami kekurangan gizi akut. “Saat ini mesin pembunuh itu bernama kelaparan, bukan lagi bom,” ujar pernyataan kantor tersebut. Mereka juga menyebut situasi di Gaza sebagai “hukuman kolektif paling ekstrem dalam sejarah modern.”
Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan bahwa sejak akhir Mei 2025, sedikitnya 798 warga Palestina tewas saat berusaha mengakses bantuan kemanusiaan, termasuk 615 orang yang terbunuh di sekitar pusat distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza.
Sebanyak 169 organisasi kemanusiaan internasional mendesak agar sistem distribusi bantuan kembali dikelola oleh PBB, menyusul laporan bahwa warga sipil Palestina telah ditembak saat menunggu bantuan makanan. (*)
