BorneoFlash.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), forum perdamaian global yang digagas Amerika Serikat, memunculkan perdebatan serius tentang arah moral dan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Palestina.
Di satu sisi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai langkah tersebut sebagai keputusan strategis yang tepat. Menurut Gus Yahya, Indonesia tidak boleh menarik diri dari arena internasional, betapapun rumit dan penuh kepentingan forum tersebut.
“Kalau kita sungguh ingin membantu Palestina, maka kita harus hadir di semua arena dan semua platform yang tersedia,” ujar Gus Yahya di Jakarta, pada Jumat (30/1/2025).
Pandangan ini berpijak pada realitas geopolitik global yang dinamis dan penuh tarik-menarik kepentingan. Dalam dunia yang dikendalikan kekuatan besar—Amerika Serikat, China, Rusia, hingga Eropa—Indonesia, menurut Gus Yahya, tidak cukup hanya bersuara dari luar.
Kehadiran di dalam forum dianggap perlu agar Indonesia dapat menyelipkan kepentingan Palestina di tengah dominasi narasi negara-negara besar.
Namun, di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat langkah ini sebagai kemunduran moral yang serius.
Bagi MUI, Board of Peace bukanlah ruang netral, melainkan forum yang secara struktural bermasalah karena menempatkan Israel—negara yang dituding melakukan penjajahan dan genosida di Gaza—sebagai pihak setara dalam pembicaraan perdamaian.
