BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan kebijakan strategis reformasi birokrasi akan terus beradaptasi agar selaras dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“ Presiden Prabowotelah memberikan arahan yang jelas. Birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan cepat dalam mengimplementasikan kebijakan,” kata Rini di Jakarta, Sabtu.
Rini menyebut penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) akan tetap fokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi agar dapat melayani masyarakat secara human-based.
Kementerian PANRB juga telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.
“SAKP menggantikan pendekatan lama yang instansional dan terkotak-kotak, yang kerap tidak selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama,” ujarnya.
Rini menambahkan, pendekatan shared outcomes dalam SAKP bertujuan memastikan kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Astacita, yaitu substansi pokok RPJPN, RPJMN, isu strategis lainnya, serta tugas dan fungsi organisasi. Semua hal itu akan diterjemahkan dalam indikator kinerja utama (IKU) lintas sektor dan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP.
Kebijakan reformasi birokrasi ini juga mendukung program-program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lainnya.
“Setiap kementerian/lembaga memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi dalam memperkuat sektor pangan nasional,” jelas Rini.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan instansi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan efisien. Hal yang sama berlaku dalam penanganan gizi, yang menurutnya tidak bisa dilakukan secara sektoral.
“Penanganan gizi membutuhkan pendekatan holistik. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perlu dilakukan agar arah kebijakan tetap seragam dan terintegrasi,” tegasnya.
Rini juga menyoroti pentingnya sinergi antarpihak dalam menjalankan program MBG yang melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Terkait program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertanggung jawab memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) berjalan optimal. (*)
