Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan keberadaan rumah aman (safe house) dalam kasus suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Tag: Reformasi Birokrasi
Pasar Dibanjiri Barang Ilegal, Menkeu Perintahkan Bea Cukai Perketat Pengawasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran strategis DJBC dalam melindungi pasar domestik dari barang selundupan yang merusak daya saing industri nasional.
LHKPN Masuk Era Digital, KPK Gunakan AI untuk Tingkatkan Akurasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2025.
Cegah Kebocoran Negara, Menkeu Purbaya Rombak Total Jajaran Bea Cukai
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan merombak besar-besaran jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu dekat.
Kemen HAM Manfaatkan Lahan Rampasan Korupsi Rp10,8 Miliar untuk Pendidikan HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menerima aset lahan hasil rampasan perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun Pusat Pengembangan HAM.
Kemenbud Luncurkan Aplikasi Antifraud dan E-Audit untuk Cegah Korupsi
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) meluncurkan aplikasi antifraud dan e-audit untuk memperkuat pengawasan internal serta mencegah korupsi secara sistematis dan berbasis teknologi.
Kejaksaan Agung Rotasi Kajari Hulu Sungai Utara dan Bekasi
Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, serta Kajari Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman.
KPK Gencar OTT Sepanjang 2025, 118 Tersangka Terjerat Korupsi di Sektor Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025 hingga 22 Desember dan menetapkan 118 orang sebagai tersangka.
ASN Kemenaker Kantongi Rp135 Miliar dari Pemerasan RPTKA
Sebanyak delapan ASN Kementerian Ketenagakerjaan memeras agen pengurusan izin RPTKA hingga Rp135,29 miliar sepanjang 2017–2025.
Prabowo Setujui Kenaikan Tukin ESDM, Bahlil Ultimatum: Hentikan Praktik Lama!
residen Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 100 persen.
- 1
- 2
- …
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.