BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjamin ketepatan sasaran program bantuan pendidikan yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.
Untuk menghindari potensi penyimpangan data penerima, Pemkot mengambil kebijakan verifikasi ulang berbasis survei langsung ke lapangan.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk koreksi terhadap ketergantungan pada data makro semata yang selama ini menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa pendekatan berbasis data statistik tidak cukup untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Validasi secara langsung menjadi satu-satunya cara agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan data agregat tanpa uji lapangan,”ujarnya.
Dalam proses penyaringan calon penerima Program Sekolah Rakyat—program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem—Pemkot melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk melakukan survei dari pintu ke pintu.
Tujuannya ialah memastikan hanya warga dengan kondisi ekonomi benar-benar terpuruk yang bisa mengakses program ini.
Upaya ini bukan tanpa alasan, Pemkot menemukan sejumlah kasus bantuan sosial yang sebelumnya jatuh ke tangan warga yang tidak sepenuhnya berhak.
