Lebih parah lagi, pemerataan kualitas pendidikan masih jauh dari harapan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan guru, fasilitas, dan bahan ajar yang memadai. Sementara itu, sekolah di kota besar justru bersaing lewat angka dan ranking. Di sinilah ironi itu muncul: mereka yang kekurangan justru ingin belajar sungguh-sungguh, namun terbatas; sedangkan mereka yang memiliki akses justru seringkali terjebak dalam budaya nilai dan prestise.
Pemerintah juga kurang memberi ruang bagi inovasi pendidikan. Banyak guru yang sebenarnya ingin mengajar dengan cara kreatif, namun terhambat aturan administratif dan target nilai. Sistem pendidikan seolah hanya menginginkan hasil cepat, padahal pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan pembinaan karakter.
Sudah saatnya pemerintah melakukan reorientasi kebijakan. Pendidikan harus dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar produksi angka. Pemerintah perlu menciptakan sistem evaluasi yang lebih holistik, memperbaiki kurikulum agar relevan dengan dunia nyata, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Jika pemerintah terus menutup mata terhadap akar persoalan ini, maka generasi yang dihasilkan hanya akan pintar di atas kertas, namun rapuh dalam berpikir, lemah dalam menghadapi tantangan, dan asing terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan dan karakter ditanamkan. Sayangnya, kini sekolah lebih sering dianggap sebagai tempat mengejar nilai semata. Anak-anak belajar bukan karena ingin tahu, tapi karena takut nilai jelek. Mereka datang ke sekolah bukan untuk berdiskusi dan berpikir kritis, tapi untuk memenuhi target angka di rapor. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap esensi pendidikan yang sebenarnya.
Pemerintah sering kali terjebak dalam logika angka. Keberhasilan pendidikan dinilai dari seberapa tinggi rata-rata nilai ujian nasional, seberapa banyak siswa yang lulus, dan seberapa banyak sekolah yang masuk kategori “unggulan.” Ukuran-ukuran tersebut mendorong sekolah untuk mencetak nilai tinggi, bukan mencetak pemikir dan pembelajar sejati. Kurikulum yang padat, orientasi pada ujian, serta minimnya pelatihan guru untuk metode pembelajaran yang mendalam, semuanya menjadi bukti nyata bahwa pemerintah masih belum menjadikan pendidikan sebagai proses pemanusiaan.
Lebih parah lagi, pemerataan kualitas pendidikan masih jauh dari harapan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan guru, fasilitas, dan bahan ajar yang memadai. Sementara itu, sekolah di kota besar justru bersaing lewat angka dan ranking. Di sinilah ironi itu muncul: mereka yang kekurangan justru ingin belajar sungguh-sungguh, namun terbatas; sedangkan mereka yang memiliki akses justru seringkali terjebak dalam budaya nilai dan prestise.
Pemerintah juga kurang memberi ruang bagi inovasi pendidikan. Banyak guru yang sebenarnya ingin mengajar dengan cara kreatif, namun terhambat aturan administratif dan target nilai. Sistem pendidikan seolah hanya menginginkan hasil cepat, padahal pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan pembinaan karakter. Sudah saatnya pemerintah melakukan reorientasi kebijakan. Pendidikan harus dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar produksi angka.
Pemerintah perlu menciptakan sistem evaluasi yang lebih holistik, memperbaiki kurikulum agar relevan dengan dunia nyata, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri. Jika pemerintah terus menutup mata terhadap akar persoalan ini, maka generasi yang dihasilkan hanya akan pintar di atas kertas, namun rapuh dalam berpikir, lemah dalam menghadapi tantangan, dan asing terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (*)
Nama Penulis : Agus Priyono Marzuki S.Pd
No WhatsApp : 0857 9218 5490
E-mail : agus16priyono.marzuki@gmail.com
