BorneoFlash.com, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali meminta DPR RI agar menghapus tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina, yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ali menyampaikan permintaan ini saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Kemarin, TNI AL menunggak pembayaran bahan bakar sebesar Rp2,25 triliun, dan saat ini kami kembali dibebani utang sebesar Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan. Idealnya, kita hapus tunggakan terkait bahan bakar ini,” ujar Ali.
Selain meminta penghapusan tunggakan, Ali juga mengusulkan agar Pertamina tidak lagi menjual BBM kepada TNI AL dengan skema harga industri, melainkan dengan harga subsidi. Menurutnya, Polri sudah menikmati skema subsidi tersebut, sehingga TNI AL seharusnya menerima perlakuan yang sama.
“BBM kita saat ini masih menggunakan harga industri. Harusnya kita alihkan ke harga subsidi, seperti Polri. Perlakuannya berbeda, ini harus kita samakan,” kata Ali.
Ali juga menyarankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengambil alih pengelolaan BBM untuk seluruh matra TNI secara terpusat. “Mungkin ke depan, kita perlu mengatur masalah bahan bakar ini secara terpusat lewat Kemenhan,” tambahnya.
Ali menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan bahan bakar kapal perang menyebabkan tunggakan membengkak. Bahkan saat kapal dalam posisi diam, TNI AL tetap menyalakan mesin diesel untuk menjaga kelistrikan dan sistem pendingin udara (AC) demi melindungi peralatan elektronik di kapal.
“Diesel harus tetap hidup, begitu juga AC. Kalau AC mati, peralatan elektronik bisa rusak. Ini sangat berbahaya,” jelasnya. (*)
