BorneoFlash.com, NUSANTARA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan tetap berlanjut ke tahap kedua pada periode 2025-2028.
“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut dan memasuki tahap kedua pada 2025-2028,” ujar Basuki di Sepaku, dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2025).
Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri PUPR, memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan infrastruktur IKN. Pemerintah mendanai proyek ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp48,8 triliun, dengan tambahan skema pembiayaan lainnya di luar APBN.
Pada tahap kedua, pembangunan akan menargetkan perkantoran legislatif dan yudikatif, sejalan dengan rencana pemindahan fungsi ibu kota politik Indonesia ke IKN pada 2028. Selain itu, pemerintah juga membangun kantor perbankan serta berbagai proyek investasi lainnya. Pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif dijadwalkan mulai pada April 2025.
“Otorita IKN telah merancang pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera terealisasi,” jelas Basuki.
Sementara itu, pemerintah masih melelang proyek infrastruktur umum seperti jalan, sistem penyediaan air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), serta multi-utility tunnel (MUT).
“Pembangunan infrastruktur ini paling lambat dimulai setelah Hari Raya, dengan target selesai pada 2026. Jadi, pada tahun tersebut akan terlihat perubahan signifikan, termasuk gedung-gedung dan kawasan baru,” ungkapnya.
Selain itu, seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkantor penuh di Ibu Kota Nusantara pada Maret 2025, sehingga seluruh aktivitas OIKN akan sepenuhnya berlangsung di ibu kota baru Indonesia. (*)
