Tuntutan dalam dari Aksi Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’, Mahasiswa Lepas Almamater Sebagai Bentuk Solidaritas

oleh -
Penulis: Ardiansyah
Editor: Janif Zulfiqar
Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk 'Indonesia Gelap' berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025. Diikuti dengan Tagar #IndonesiaGelap Viral di Media Sosial. Foto: BorneoFlash/IST
Aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk 'Indonesia Gelap' berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025. Diikuti dengan Tagar #IndonesiaGelap Viral di Media Sosial. Foto: BorneoFlash/IST

Tagar #IndonesiaGelap Viral di Media Sosial

Sejak pagi, aksi ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Tagar #IndonesiaGelap trending di platform X, mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan banyak pihak.

 

Selain menjadi simbol protes terhadap kebijakan pemerintah, frasa “Indonesia Gelap” juga memiliki makna metaforis, menggambarkan kondisi bangsa yang dianggap semakin sulit akibat berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

 

Dampak dan Respon Pemerintah

Aksi ‘Indonesia Gelap’ menjadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri. Simbolisme pelepasan almamater menarik perhatian luas dan memicu diskusi mendalam mengenai arah kebijakan pemerintah saat ini. Demonstrasi ini menegaskan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

 

Respon pemerintah terhadap tuntutan ini akan menjadi faktor penentu stabilitas politik dan sosial di masa mendatang. Apakah pemerintah akan membuka ruang dialog dan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, atau justru mengambil langkah-langkah represif? Semua mata kini tertuju pada bagaimana Presiden Prabowo dan kabinetnya akan merespon aksi ini.

 

Mahasiswa dan Peran Mereka dalam Demokrasi

Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan melepas almamater, mereka menunjukkan komitmen untuk berjuang bersama rakyat, tanpa embel-embel status sosial atau akademis.

 

Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Diharapkan, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan menemukan solusi yang adil serta berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.