Meskipun demikian, secara pribadi Hamas menilai kebijakan tersebut kurang tepat.
Menurutnya, masih banyak permasalahan pertambangan di Kaltim yang belum terselesaikan, termasuk lubang tambang yang terbengkalai dan dampak kerusakan lingkungan.
“Banyak persoalan di sektor pertambangan yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti lubang bekas tambang dan berbagai dampak lingkungan lainnya yang belum tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Hamas menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi.
“Saya sependapat dengan rekan-rekan mahasiswa bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali. Kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama, terlebih karena kita semua hidup dan bergantung pada alam Kalimantan,” pungkasnya.
