BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengimpor 100 ribu ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa impor ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan memperkuat stok daging yang dikelola pemerintah.
Arief menegaskan bahwa pemerintah telah membahas rencana impor ini dalam rapat evaluasi neraca komoditas.
“Iya, ini untuk kebutuhan Ramadan dalam periode satu tahun. Neraca komoditas biasanya dihitung dalam rentang waktu tahunan,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/25).
Kuota Impor dan Pengelolaan Stok
Menurut Arief, pemerintah memperkirakan total impor daging ruminansia tahun ini mencapai 120 ribu ton, yang terdiri dari daging sapi dan daging kerbau. Namun, tambahan 100 ribu ton daging kerbau ini merupakan kuota terpisah dari angka tersebut.
“Jadi totalnya menjadi 180 ribu ton, ditambah lagi dengan 100 ribu ton daging kerbau. Itu memungkinkan,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan realisasi impor ini secepatnya. Namun, pihak yang akan melaksanakan impor masih dalam tahap pembahasan.
“Pelibatan pihak swasta belum dipastikan karena tujuan utama kita adalah menjaga stabilitas harga. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan adanya cadangan pangan yang dikelola pemerintah,” ungkap Arief.
Ia juga memastikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengelola stok daging yang diimpor sebagai bagian dari upaya intervensi pasar.
“Untuk daging kerbau, BUMN yang akan mengelolanya. Mengapa? Karena pemerintah membutuhkan stok ini untuk intervensi harga di pasar,” tegasnya.
Sumber Impor dan Keputusan Final
Arief menyebut India sebagai satu-satunya pemasok utama daging kerbau ke Indonesia.
“Apakah ada negara lain selain India? Tidak ada. Ini sudah sesuai dengan kebijakan perdagangan yang disetujui oleh Menteri Perdagangan. Dalam perdagangan internasional, kita juga harus menjaga keseimbangan perdagangan dengan mereka,” jelasnya.
Keputusan final mengenai impor ini masih menunggu risalah resmi yang akan segera diterbitkan.
“Nanti kalau risalahnya sudah ada, saya kabarkan,” pungkas Arief. (*)
