BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Saat rapat paripurna, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Khusus Fraksi Golongan Karya (Golkar) include Hati Nurani Rakyat (Hanura) pandangan umum disampaikan Fadilah, dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan Budiono, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Jumat (7/6/2024).
Fadilah mengapresiasikan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun anggaran 2023 yang sekaligus mampu mempertahankan kesebelas kali secara berturut turut.
“Kami mengimbau Pemerintah Kota Balikpapan agar menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai perbaikan atas pengelolaan keuangan Pemkot Balikpapan Tahun 2023,” ucapnya saat rapat paripurna.
Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai, pentingnya dilakukan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, elektronifikasi serta perluasan kanal – kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Kami berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya dalam mengoptimalkan PAD dengan cara pemetaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum dimanfaatkan,” terangnya.
Fadilah juga menjelaskan mengenai Belanja Daerah Kota Balikpapan, berdasarkan data yang ada Belanja Operasi Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp2,65 triliun dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp2,33 triliun atau 87,88 persen.
Dengan Belanja Modal Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp1,58 triliun lebih dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp1,38 triliun lebih atau 87,66 persen.
Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp38,68 miliar lebih dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp22,46 miliar lebih atau 58,08 persen. Jika melihat data diatas penyerapan anggaran masih dibawah 90 persen. Perlu diketahui bahwa penyerapan atau realisasi belanja APBD adalah stimulus fiskal.
“Kami berharap Pemerintah Kota Balikpapan mampu mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan lebih tertib, dan berorientasi kepada capaian output dan menjamin efektivitas program program yang mensejahterakan masyarakat Kota Balikpapan,” jelasnya.
Fraksi Golkar- Hanura juga menyarankan Pemerintah Kota Balikpapan agar penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik, diharapkan dapat melakukan penetapan target penyerapan per triwulan, menerapkan tindakan khusus pada belanja yang tidak memenuhi target penyerapan, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada seluruh tingkatan pengguna anggaran.
Disamping itu, Fraksi Golkar-Hanura terus mengingatkan kepada Pemkot Balikpapan, agar berusaha dan bertindak secara optimal untuk menanggulangi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan, seperti permasalahan sedimentasi, jaringan drainase yang terus ditingkatkan, pengelolaan kawasan resapan air hujan atau kawasan terbuka hijau agar permasalahan banjir dari tahun ke tahun dapat berkurang.
“Kami berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan dapat memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, bagi setiap warganya tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Diharapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan lebih fokus pada anggaran untuk persoalan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, karena diketahui bersama tahun ini sudah dimulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan masalah yang klasik di Kota Balikpapan.
Fraksi Golkar-Hanura bersepakat dengan Wali Kota Balikpapan, yang berencana mengusulkan permasalahan ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan menjadi proyek strategis Nasional. Kota Balikpapan yang merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masih menghadapi masalah terhadap ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Balikpapan.
“Kami mendukung penuh upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam mengatasi permasalah ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan,” ungkapnya.
Berharap Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), agar lebih proaktif menyampaikan permasalahan permasalahan terkait pengelolaan air bersih ke masyarakat Kota Balikpapan, baik itu debit air, kebocoran pipa, jadwal pendistribusian air di wilayah Kota Balikpapan dan sebagainya, sehingga tidak ada kesan bahwa PTMB lepas tanggung jawab dalam pelayanan ketersediaan air bersih yang ada di Kota Balikpapan.
Begitu juga, Fraksi Golkar-Hanura mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi permasalahan kota yang lain, seperti peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan lainnya.
“Ke depan dapat menjadi acuan kita dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” ucapnya. (Adv)
