Pemerintah Provinsi Kaltim sudah memulai menindaklanjuti petunjuk dari pemerintah pusat, membuat karbon harus memberikan nilai ekonomi.
“Satu-satunya provinsi yang sekarang membuat aturan gubernur, tentang tata kelola nilai ekonomi karbon di Indonesia adalah pemerintah Provinsi Kaltim. ini pertama di Indonesia,” tegas Akmal.
Oleh karenanya, Akmal berharap The World Bank bisa melihat langkah positif agar kedepan bisa menyelamatkan bumi dengan menjaga hutan. Nilai ekonomi ini bagi masyarakat yang memiliki hutan.
“Kenapa karbon itu memiliki nilai ekonomi, karena akan mendorong semua orang menjaga karbon, baik karbon hutan, mangrove. Kenapa kita perlu melakukan ekonomi karbon, agar upaya mengurangi emisi bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga semua pihak yang ada,” terangnya.
Lead Environmental Specialist The World Bank, Franka Braun menyampaikan terima kasih atas sambutan dari pemerintah provinsi Kaltim.
“Pertemuan menggabungkan tiga negara dengan hujan tropis yang terbesar. Ini adalah satu platform yang menggabungkan pembuat kebijakan, para pakar dan juga masyarakat. Bank dunia juga membawa masyarakat global ke dalamnya,” jelasnya.
