Meskipun memang hasil pemantauan KPPU diseluruh wilayah mengalami kelangkaan beras sebelum bulan April 2024. Walaupun sudah ada operasi pasar lewat Bulog menyediakan di tempat-tempat tertentu dengan harga sesuai HET.
“Kita memastikan di tempat-tempat yang masyarakatnya memang kurang terpantau oleh media, kurang terpantau oleh Pemprov atau Pemkab, disini yang kita butuh, karena KPPU juga punya keterbatasan untuk memantau semua ini,” terangnya.
KPPU melihat juga lewat Badan Pusat Statistik (BPS) atau koordinasi dengan badan pangan, untuk memastikan dan juga sudah mengundang kementerian, lembaga untuk melaksanakan semacam Forum Group Discussion (FGD), untuk memastikan kendalanya.
Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan, F.Y. Andriyanto mengapresiasi dengan Pemkot dan Pemprov Kalimantan sudah melaksanakan gerakan pangan murah melalui Dinas terkait. Akan tetapi pihaknya juga menemukan informasi atau indikasi bahwa terjadi pengoplosan Beras SPHP dari Bulog yang dijual dengan harga lebih mahal. “Itu yang akan kita follow up lebih lanjut. Apakah itu benar terjadi atau kalau benar kita akan koordinasi dengan pihak yang berwajib,” ungkapnya.
Kejadian yang terjadi di salah satu pasar di Balikpapan belum dilakukan investigasi lebih lanjut, sehingga belum bisa disampaikan. “Kita akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan kepada Bulog, terkait hal tersebut dan distributor beras juga,” ucapnya.
