Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat, Ketua Komisi II DPRD bersama Asisten II Pemda Kabupaten Balangan Kunjungi KPPU

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan menerima kunjungan Ketua Komisi II DPRD, Nur Fariani dan Tuhalus Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada hari Kamis (20/7/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan menerima kunjungan Ketua Komisi II DPRD, Nur Fariani dan Tuhalus Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada hari Kamis (20/7/2023). Foto: BorneoFlash.com/Ist.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan menerima kunjungan Ketua Komisi II DPRD Nur Fariani dan Tuhalus Asisten II Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pada hari Kamis (20/7/2023).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kerjasama dengan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Balangan. Beberapa point pembahasan dari kunjungan singkat tersebut fokus mengenai investasi yang sehat dari sudut pandang persaingan usaha yang sehat.

Dalam kunjungan Tuhalus bersama Nur Fariani beserta jajaran diterima langsung F.Y. Andriyanto, selaku Kepala Kantor Wilayah V KPPU bersama Kepala Bidang Penegakan Hukum, Yunan dan Kepala Bagian Administrasi, Aidil Adzhar Rachman di Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan.

Mewakili rombongan, Tuhalus selaku Asisten II Bagian Pemerintahan dan Ekonomi mengemukakan bahwa nama KPPU baru saja didengarnya, namun baru tercerahkan dengan informasi pada saat sebelum kunjungan ke KPPU Kanwil V Balikpapan

Tuhalus menjelaskan, bahwa iklim persaingan usaha di Kabupaten Balangan cenderung masih sehat, karena daerahnya tidak sebesar kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Pelaku usaha yang besar tidak banyak sehingga persaingan usaha di ranah mereka masih terbilang sehat.

Tiga industri yang menonjol di daerahnya yaitu industri perkebunan, industri karet, industri peternakan dan industri  toko modern, untuk toko modern sejauh ini telah terjalin kemitraan yang sehat antara peritel dengan pelaku usaha UMKM, belum ada permasalahan antara peritel dengan toko tradisional atau toko kelontong karena segmennya berbeda.

Ia melanjutkan, bahwa salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet agar bisa meningkatkan harga Bokar (Bahan olahan karet) di pasaran adalah dengan mendirikan Pabrik pengelolaan industri tersebut, tetapi ada penolakan dari asosiasi karet di daerah.

“Padahal keinginan para petani karet selama ini sangat mengharapkan adanya pabrik pengolahan karet, semoga ini cepat terealisasi, dan warga petani karet bisa lebih sejahtera karena disisi harga dan jarak lebih menguntungkan petani,” harapnya.

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.