BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Mitra Komisi III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, pada hari Rabu (8/11/2023).
Akan tetapi, Rapat Kerja banyak tidak dihadiri kepala dinas dari mitra Komisi III DPRD Kota Balikpapan.
“Kita sedikit kecewa karena beberapa Kepala Dinas dari mitra Komisi III tidak hadir, dengan alasan perjalanan dinas luar daerah,” jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri kepada awak media.
Pihaknya juga tidak menyalahkan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir, karena sifatnya undangan ini mendadak. “Baru kemarin kami mendapatkan undangan, sehingga tidak ada persiapan sama sekali,” terangnya.
Pada hari ini, Komisi III membahas enam kajian dan tiga naskah akademik yang dibahas bersama mitra komisi. Naskah Akademik yang dibahas semisal Dinas Lingkungan Hidup mengangkat sampah pesisir laut yang nanti dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang akan dikelola Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan.
Ya memang, rapat kerja ini membahas kajian yang merupakan usulan dari beberapa OPD yang nantinya hanya mengambil dua yang menjadi skala prioritas. OPD ini yang melihat segala permasalahan yang paling krusial.
Namun, beberapa kepala dinas tidak hadir sehingga memutuskan agak sulit karena yang mempunyai kewenangan memutuskan adalah kepala dinas. Untuk itu, pihaknya memberikan waktu kepada perwakilan untuk berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing. “Masing-masing OPD melaporkan kepada kepala dinasnya, ini usulannya apa,” ucapnya.
Mengingat kajian yang sebelumnya juga masih belum terselesaikan, sehingga hal itu juga dipertanyakan kepada kepala dinas. “Apa kita menggunakan kajian lama atau memakai kajian baru. Apakah kajian lama sudah usang, tidak bisa dijalankan untuk tahun ini dan tahun depan,” katanya.
Hadir pada rapat kerja adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana sedangkan mitra komisi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan hanya diwakilkan.
“Kami meminta mereka berkomunikasi dulu karena ini terkait pengusulan kajian akademik yang akan ditingkatkan menjadi naskah akademik,” pungkasnya.
