Kemenkes Pastikan Destinasi Wisata Labuan Bajo Aman dari Potensi Wabah

oleh -
Editor: Ardiansyah
Labuan Bajo, Tempat Paling Eksotis di Ujung Timur Indonesia. Foto: HO/Tribun Flores.
Labuan Bajo, Tempat Paling Eksotis di Ujung Timur Indonesia. Foto: HO/Tribun Flores.

BorneoFlash.com, LABUAN BAJO – Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes)RI berkomitmen untuk memastikan wilayah destinasi wisata prioritas aman bagi wisatawan, termasuk dari sisi kesehatan.

 

Hal ini diwujudkan melalui simulasi kesiapsiagaan penanggulangan penyakit berpotensi wabah demam kuning (yellow fever).

 

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa simulasi dilakukan untuk mengecek dan mengevaluasi apakah di lapangan bisa berpotensi wabah atau tidak.

 

“Belajar menangani Covid-19, semua negara tidak ada yang siap, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesiapan-kesiapan atas segala potensi yang terjadi,” ujar Dirjen Maxi Kamis (26/10/2023) di Labuan Bajo Dikutip BorneoFlash.com dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI.

 

Berkolaborasi dengan lintas sektor terkait, Kemenkes pastikan destinasi wisata super prioritas itu siap menyambut datangnya para wisatawan dengan aman dan nyaman. Selain Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai penjaga pintu masuk negara, sejumlah sektor lain seperti TNI, POLRI, LAKESPRA, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat turut berupaya dalam menjaga sistem ketahanan kesehatan di Indonesia.

 

Kantor Kesehatan Pelabuhan selaku pemeran utama bertugas untuk mendeteksi faktor-faktor risiko emerging.

 

“Jadi di dalamnya ada pengamatan surveilans penyakit, baik yang masuk dan keluar. Ini merupakan tugas utama KKP, sehingga simulasi ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder di pelabuhan, baik laut dan udara,” jelas Maxi.

 

Kemenkes juga menggandeng kantor pelabuhan ASDP, juga menggandeng TNI AU untuk mengevakuasi termasuk imigrasi dan kepolisian yang berperan jika terjadi chaos ketika ada penolakan di masyarakat.

 

“Kemudian pihak swasta para pemilik perusahaan kapal. Supaya mereka tahu ketika kapal ditetapkan terjangkit dan sedang dikarantina, mereka harus patuh pada ketentuan,” lanjut Maxi.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.