BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Stephanus Madang, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi tahun 2023.
Rakor tersebut membahas efektivitas pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, Kamis (10/08/2023)
Rakor yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota dibuka langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Erliani Budi Lestari, turut hadir mendampingi Sekda pada zoom meeting, Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Bappelitbangda Jimmy Herman, Kabid Anggaran BPKAD Gregorius Lasah Higang, Staf Perencana ahli muda Bappelitbangda Theopilus David.
Dalam sambutan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan, laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan.
“Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah guna pengendalian inflasi dan untuk mencapai target sasaran inflasi sebesar 3% dengan deviasi sebesar 1% ini sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/21 tentang sasaran inflasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana sasaran inflasi tahun 2022 adalah 3% deviasi 1%.”
“Kemudian tahun 2023 3% deviasi 1%% dan untuk tahun 2024 target kita adalah 2,5% deviasi 1%, hal ini tentu perlu dukungan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama mencapai target sasaran inflasi tersebut,” tuturnya.
Dikatakan lebih lanjut, ketidakpastian global menjadi salah satu ancaman dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina kemudian disparitas harga dan pasokan antar wilayah serta iklim dan cuaca termasuk ancaman EL NINO dan untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah harus terus menerus melakukan langkah-langkah strategi dalam menghadapi tantangan inflasi kedepan.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah strategi 4K yaitu:
K1: Keterjangkauan harga yang termasuk didalamnya menjaga daya beli masyarakat, Penguatan penyaluran KPSH, Stabilisasi nilai tukar Rupiah, Percepatan realisasi dan refocusing APBN dan APBD.
K2: Ketersediaan pasokan menjaga cadangan pangan Nasional terutama beras, penguatan kerjasama antar daerah, korporatisasi pertanian, peningkatan produktivitas via pembangunan food estate.
