Peran Kepala Desa/Lurah sebagai pemimpin di masyarakat juga memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja, yang merupakan faktor dalam mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award.
“Kemenkumham memandang perlu Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai Ketua Adat bahkan Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat yang aktif dan berhasil, dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa, dipandang perlu diberikan suatu apresiasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada malam Anugerah Paralegal Justice Award 1 Juni 2023, ini yang mana bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila,” terangnya.
Untuk Kepala Desa/Lurah di Provinsi Kalimantan Timur yang mendaftar PJA tersebut sebanyak lima orang terdiri dari dua Lurah dari Kota Samarinda dan tiga Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya saja, yang masuk nominasi hanya empat Kepala Desa/Lurah yaitu lurah Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Feni Andriyani; Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Hera Hermawan.
Sedangkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kepala Desa Tabang Kecamatan Muara Ritan, Ardy Maroni dan Kepala Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama dengan Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, telah membuka pendaftaran Paralegal Justice Award dimulai tanggal 10 Februari – 12 April 2023 dan berhasil terjaring 300 Kepala Desa/Lurah. (*)
