Sabaruddin menyampaikan hampir semua fraksi mempertanyakan penyebab yang melatarbelakangi Pemerintah Kota menetapkan Rp 850 Miliar sehingga tiba-tiba turun menjadi Rp 785 Miliar. Begitu juga, dasar hukumnya.
Selain itu juga, persoalan pembangunan puskesmas termasuk pembangunan sekolah yang masih tidak menentu produk hukumnya. Hal ini yang disampaikan semua fraksi DPRD Balikpapan.
“Kita ketahui beberapa pekan ini sudah viral kemana-mana, kenapa tidak mendengarkan suara masyarakat. Sudah dipertegas dan mengingatkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa sudah banyak kejadian sebelumnya, seperti Bekapai, Cemara Rindang Pemerintah Kota Balikpapan kalah di persidangan ditambah persoalan pembebasan lahan stadion Batakan yang belum juga usai,” ungkapnya.
Tujuh fraksi DPRD Balikpapan berharap kepada Pemkot Balikpapan untuk dipending terlebih dulu dan menuntaskan persoalan yang saat ini terjadi.
“Kita tunggu tanggapan dari Pemkot Balikpapan pada tanggal 07 September 2022 akan menjawab pertanyaan dari ketujuh fraksi di rapat paripurna berikutnya. Hampir semua mengkritisi itu,” tutupnya.
