Bukan hanya Fasos dan Fasus saja laporan yang diterima dari warga yakni RTH dan perijinan. Sehingga, Komisi III DPRD Balikpapan datang bersama Dinas terkait.
Pihak pengembang mengatakan kepada warga akan membuatkan RTH termasuk Balai. Namun, ternyata pengembang tidak sesuai dengan komitmen awal. “Siteplan pertama sudah ada jelas, tapi tidak apa-apa. Kami cari solusi, semoga semua clear,” terangnya.
Alwi nantinya meminta kejelasan kepada Dinas perijinan terkait siteplan ini, agar tidak terkesan sampai seperti adanya pembiaran.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Oddang menyarankan, agar pihak warga menyiapkan data keseluruhan. Sedangkan, untuk pihak pengembang agar datang ke kantor DPRD untuk memberikan penjelasan.
“Pihak pengembang jangan pernah datang ke kantor, kalau tidak bisa mengambil keputusan,” serunya.
Lain hal dengan Wiranata Oey mengatakan bahwa intinya duduk satu meja, untuk memecahkan masalah ini
Sementara itu, Ketua RT Erlan Aminoto menunjukkan siteplan perjanjian pertama terkait RTH yang hingga saat ini belum terealisasi. Mulai siteplan tahun 2013, tahun 2016 dan tahun 2021 tapi pada akhirnya RTH itu tidak ada. “Yang jadi pertanyaan, kenapa siteplan sudah keluar tapi tanah belum dikuasai pengembang.
“Tanah depan ini kami perjuangkan untuk pembangunan balai warga, tapi sepertinya ini akan dibangun pengembang dan tidak tahu diperuntukan untuk apa,” tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
