Kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kondisi sosial yang nyaman, pengembangan Balikpapan sebagai kota mice dan wisata, pengembangan Balikpapan sebagai kota kreatif dan revitalisasi Perusda.
Budiono juga mengatakan dalam rapat paripurna ini ada beberapa masukan dari fraksi-fraksi terkait lima visi dan sembilan misi Wali Kota Balikpapan.
“Dengan harapan, ketika pandangan umum fraksi-fraksi itu adalah menjadi acuan untuk menambahkan Perda RPJMD agar lebih baik lagi ,” jelasnya.
Adapun, pandangan umum dari enam Fraksi DPRD Balikpapan berawal dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Nelly Turuallo, kemudian juru bicara Fraksi PDI Perjuangan include PKB Suwanto,Juru bicara Fraksi Gerindra Siswanto, juru bicara Fraksi PKS Laisah Hamsah, Fraksi Demokrat Mieke Heny dan juru bicara Fraksi Gabungan Simon Sulean.
Tanggapan dari Fraksi PKS menyampaikan agar pemerintah Kota Balikpapan dapat menutup secara total prostitusi di eks prostitusi manggar sari dan kegiatan sabung ayam yang juga di Manggar, Balikpapan Timur.
Kemudian dari Fraksi Gerindra menyampaikan diantaranya pengaspalan jalan yang menghubungkan Balikpapan Utara dengan Balikpapan Selatan tepatnya di area transat segera terealisasi.
Dari Fraksi Demokrat menyampaikan, untuk tenaga honorer yang masuk kategori II supaya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian permasalahan yang belum terselesaikan dari Perusahaan Daerah Tirta Manuntung dapat meningkatkan pelayanan sambungan baru di wilayah yang belum dijangkau fasilitas air.
Menurutnya RPJMD Wali Kota Balikpapan 2021-2026 juga diharapkan akan berjalan dengan baik, meski jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan hanya sampai 2024 mendatang saja.
“Jabatannya hanya sampai 2024, penyusunan visi misi di dalam aturan sampai di tahun 2026. Tentunya nanti bisa lagi dilanjutkan kepala daerah yang baru,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)