BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terkait pengelolaan Aset milik negara, di ruang Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Selasa (27/4/21) lalu.
Ketua Komisi III Alwi Alqodri mengungkapkan, Pembahasan RDP tersebut yakni membahas pemeliharaan 7 Gedung dan Bangunan.
Yang meliputi, Islamic Center, Stadion Persiba, Dome, Tenis Squash, Discapil dan Dispenda, dan gedung kesenian.
Dia terangkan, selama RDP dirinya merasakan adanya kejanggalan, dimana bengkaknya segi biaya anggaran di semua sektor pemeliharaan aset gedung milik negara tersebut.
Dijelaskannya, sebelum pandemi di tahun 2019 biaya anggaran pemeliharaan mencapai kurang lebih sekitar 22 Milyar, di tahun 2020 memang adanya penurunan menjadi 14 Milyar mengingat dampak pandemi, hingga tahun 2021 masih menyentuh di angka 13 Milyar.
“Kami merasa ada yang ganjal, kenapa dia tidak memberikan data per item saja, tetapi malah memberikan data keseluruhan. Contoh pemeliharaan stadion itu meliputi apa-apa saja. Nah kami disini merasa adanya pengaburan, “ucap Alwi.
Menurutnya, seperti halnya Stadion Persiba yang pemakaian listriknya secara abonemen kurang lebih Rp 114 juta sebulan.
Dan kenyataannya selama pandemi sudah tidak ada kegiatan pertandingan resmi di waktu malam.
“Saya juga tidak tahu benar apa tidaknya di angka segitu, tapi laporannya demikian. Saya menganjurkan, kenapa selama covid tidak ada melakukan nego kepada PLN untuk diberikan keringanan pemotongan abonemen sebanyak 50%. Seharusnya mereka lebih berinisiatif agar tidak ada pemborosan, “terangnya
Kembali dia tegaskan, bahwa. Meminta untuk segera diberikan laporan pengeluaran data per item gedung bangunan selama seminggu, dari keseluruhan data pemeliharaan aset milik negara.
“Nanti kami juga akan melakukan sidak, apa benar sesuai laporan yang mereka berikan ke kami. Dan informasi yang kami dapat, bahwa pengelolanya juga hasil dari penunjukkan, dan mohon maaf ini ada kongkalikong jadinya, “tegas politikus golkar ini.
Sementara untuk UPT pemeliharaan jalan, dirinya menyinggung masalah penggunaan bahan dasar jalan yang lebih efisien, dan menyarankan menggunakan bahan cosmix daripada hotmix.
“Setahu saya Cosmix ramah lingkungan dan lebih murah, yang hanya menggunakan 1 sampai 2 Centi saja. Sedangkan Hotmix 5 sampai 6 Centi lebih boros, dan lebih rumit karena menggunakan pemanas lagi, “tambahnya
Selain itu, pihaknya juga menyoroti tambal sulam jalan, dimana hanya bertahan selama 3 bulan saja setelah itu mengalami kerusakan kembali.
Dan tidak adanya pengawasan dan konsultan di dalam pemeliharaan pengerjaan.
“Kalau tidak ada pengawasan dan konsultan, ini rentan sekali untuk penyalahgunaan anggaran. Ini menimbulkan kecurigaan, apalagi anggarannya kurang lebih 4 Milyar. Ya kita ambil contoh, misalnya selama sebulan diatas kertas mereka menggunakan 10 ton, tapi di lapangan mereka menggunakan 5 ton, kan kita tidak tahu, “pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)
